PARA PEMBANGKANG MAYANTARA (“CYBER DISSIDENT”)

Oleh: Ignatius Haryanto
(Peneliti Media dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta)



Filipina tetangga dekat Indonesia sudah memanfaatkan teknologi informasi muktahir untuk kepentingan menunjukkan perlawanan kepada penguasanya. Alkisah suatu telepon rahasia antara presiden Gloria Macapagal kepada salah satu rekanan kolusinya terekam untuk suatu proyek dan kemudian rekaman percakapan itu muncul di public, dan segera menjadi olok-olok banyak pihak. Tak lama kemudian, rekaman tadi dimodifikasi secara digital dan menjadi ring back tone (nada tunggu sambung). Ribuan orang mengunduh ring back tone dengan suara presiden tersebut.

Itu sepenggal kisah yang penulis dengar dari rekan aktivis digital asal Filipina saat jadi pembicara dalam konferensi Beyond Broadcast 2009 di Annenberg School of Communication, University of Southern California, Los Angeles, awal Juni lalu. Kisah tersebut sangat menarik dan sangat menginspirasikan.

Dari buku Journalism and Democracy in Asia (ed. Angela Romano & Michael Bromley, 2005) kita juga bisa membaca pengalaman para pembangkang di Singapura yang berganti medium (dengan menggunakan internet) sebagai sarana untuk membahas informasi yang kritis atau membuat forum diskusi yang lebih terbuka dengan informasi yang lebih bebas sensor. Maklum negeri tetangga kita itu juga adalah negeri yang amat sangat menjaga informasi negatif tentang pemerintahannya tidak keluar dalam publik.

Indonesia yang saat ini tengah dalam hiruk pikuk soal penahanan 2 pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi juga menunjukkan gejala yang sama: pembangkangan atau kritik atas kebijakan pemerintah tak hanya dilantunkan oleh para politisi, atau pengamat politik serta aktivis anti korupsi. Protes serupa dilakukan via media-media online. Sesaat setelah polisi akhirnya menahan 2 pejabat KPK tersebut, muncul sejumlah grup dalam jaringan sosial seperti Facebook untuk memrotes penahanan tersebut. Banyak pihak yang menyebut fenomena penahanan ini sebagai “situasi darurat keadilan di Indonesia”, sehingga banyak pihak langsung ikut terlibat mendukung kelompok sosial via dunia maya tersebut.

Misalnya saja gerakan 1.000.000 Facebookers menolak penahanan Bibit dan Chandra hingga 5 November 2009 sudah lebih dari 850 ribu orang tergabung dalam kelompok ini. Tak mustahil target untuk mendapatkan satu juta orang penolak penahanan dua petinggi KPK tersebut. Masih ada sejumlah grup lain yang juga menunjukkan dukungan serupa.

Melihat komentar-komentar dari para penolak tersebut kita akan membaca aneka komentar pedas dan kritis kepada pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyatnya ini. Di satu sisi pemerintahan dipilih langsung oleh rakyatnya, sekarang protespun bisa sangat langsung ditujukan kepada pemerintah, tanpa lewat perangkat sensor atau pengendalian informasi lainnya.

Status dari sejumlah pengguna facebook pun kerap berganti-ganti dengan rujukan pada kasus penahanan ini. Ada yang menggunakan model perwayangan untuk menyindir, ada yang mengolok-olok segala perumpamaan yang terkait dengan idiom ‘cicak’ dan ‘buaya’, hingga pada status yang tegas menunjukkan kemarahan, ataupun kegeraman kepada kepolisian dan pemerintahan SBY.

Kita tak bisa membayangkan hal ini akan terjadi ketika Indonesia masih ada di bawah kekuasaan Suharto dan Orde Barunya. Kalimat-kalimat menyimpang, tudingan kasar, sudah pasti ada buah kecutnya: disensor, diamankan, dipenjarakan, hingga dilenyapkan.

Sejumlah peneliti dari Universitas Oxford: Helmut Anheier dan kawan-kawan (dalam buku Global Civil Society 2001), menyebut fenomena semacam ini sebagai bagian dari global civil society, yang menggunakan internet sebagai fasilitas yang sangat kuat untuk kelompok-kelompok yang bekerja di luar struktur kekuasaan konvensional. Dalam sejarahnya institusi masyarakat sipil seperti inilah yang menjadi pengadopsi pertama teknologi internet, dan dengan demikian mereka makin mudah untuk mencapai tujuan dengan membangun aneka jaringan dengan berbagai pihak

Pembangkangan semacam ini di Indonesia mungkin dirujuk pada protes yang dilakukan oleh sejumlah pihak atas penahanan Prita Mulyasari dalam kasus surat elektronik keluhan atas layanan RS Omni Internasional di Tangerang. Mendengar kisah seorang ibu dari bayi yang masih menyusui ditahan karena laporan pencemaran nama baik RS Omni, serta merta membuat banyak pihak meradang dan segera menghimpun kelompok Bebaskan Prita Mulyasari via facebook. Hasilnya cukup efektif, Prita dikeluarkan dari tahanan, walaupun hari-hari ini Prita tetap harus menghadap meja hijau karena RS Omni meneruskan gugatannya.

Betapa dashyatnya energi yang dikumpulkan dari berbagai pelosok ini ketika diolah menjadi suatu keprihatinan bersama, dan di sini internet menunjukkan kedigdayaannya untuk bisa menghimpun kekuatan tersebut. Memang harus diteliti lebih jauh siapa penggagas ide ini, siapa-siapa yang kemudian ikut dalam dukungan semacam ini, dan pula mengapa terjadi akumulasi yang demikian cepat untuk menghasilkan dukungan.

Namun pertanyaan kritis pun perlu diajukan di sini: betulkah ini merupakan kekuatan politik riil ketimbang kekuatan politik yang hanya tampil via dunia maya? Betulkah kelompok ini akan cukup bisa bertahan lama ketika isu-isu dalam keseharian berkembang dengan cepat pula? Bagaimana memastikan bahwa kelompok seperti ini bisa mengartikulasikan desakannya pada penguasa? Betulkah kekuatan macam begini akan bisa menggantikan desakan yang datang dari partai politik (kalau memang ada oposisi)? Betulkah pemerintah yang mengedepankan pencitraan luar ini akan sangat memperhatikan artikulasi kemarahan semacam ini? Seberapa penolakan seperti ini penting untuk menghasilkan perubahan kebijakan?

Selamat datang para cyber dissident Indonesia ….

- Tulisan ini dimuat Koran Tempo Sabtu 7 November 2009

MEDIA DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Oleh: Arya Gunawan

SALAH satu kisah yang muncul berkaitan dengan bencana tsunami 26 Desember 2004 adalah tentang menyurutnya air laut secara tiba- tiba. Saat air menyurut, pantai menjadi lebih luas, dan sejumlah orang yang berada di tepi pantai pun dengan gembira berlarian mengarah ke “pantai baru” yang tercipta karena penyusutan mendadak air laut tersebut.

Tak mereka sadari bahwa itulah awal dari malapetaka karena tak berselang lama, air laut yang menyurut tadi kembali bergerak ke pantai. Kali ini justru dengan kekuatan, kecepatan, dan ketinggian yang tak tepermanai.

Sejumlah korban pun tak terhindarkan berjatuhan melalui cara ini, semata-mata akibat ketidaktahuan mereka akan gejala alam tadi. Andai kata mereka memiliki pengetahuan dasar ini, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. Ajal manusia memang berada dalam wilayah prerogatif ilmu Allah semata, yang tak akan pernah terjangkau oleh akal manusia. Namun, setidaknya mereka memiliki waktu untuk sebuah upaya menyelamatkan diri.

Berbagai studi yang berkaitan dengan bencana alam memperlihatkan bahwa minimnya pengetahuan dasar mengenai cara-cara menghadapi bencana merupakan salah satu faktor yang memperburuk situasi pascabencana. Faktor ini telah pula dipertegas dalam acara Konferensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana Alam, yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana alam, yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir, yang berasal dari 148 negara.

Frank Press, ketika itu menjabat sebagai Presiden Akademi Sains Nasional Amerika Serikat yang juga menjadi salah satu penggagas forum tersebut, merumuskan dengan persis ihwal minimnya pengetahuan dasar menghadapi bencana ini: “Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang tragis, bukan saja karena kehilangan besar yang dialami para korban, melainkan juga karena peristiwa itu sering kali dapat dihindarkan. Langkah-langkah pengurangan jumlah korban dan langkah untuk menjamin masa depan yang lebih baik sebenarnya telah tersedia.”

Peran vital media massa
Sepuluh tahun sesudah pertemuan besar di Jepang itu, tsunami memorakporandakan sebagian kawasan Asia. Peringatan ihwal pentingnya sosialisasi pengetahuan dasar mengenai bencana seperti yang dirumuskan oleh Frank Press menjadi sangat relevan lagi untuk dikedepankan. Media massa adalah salah satu wahana terpenting dalam penyebarluasan pengetahuan dasar mengenai bencana ini-wahana penting lainnya adalah pendidikan di sekolah-sekolah yang memperkenalkan penanggulangan bencana alam kepada para murid sejak usia dini.

Secara umum, ada tiga fase dalam langkah-langkah penanggulangan bencana, yaitu fase prabencana, fase saat bencana terjadi, dan fase pasca- bencana. Dalam hal bencana tsunami yang menimpa Aceh (juga sebagian Sumatera Utara), dari ketiga fase ini, menurut pengamatan penulis, baru pada fase ketiga media massa umumnya memberikan perhatian penuh. Media massa mengerahkan kru dengan kekuatan ekstra untuk diterjunkan ke lapangan maupun sebagai “jangkar” di markas besar. Laporan para awak media massa ini diterbit- kan/disiarkan dengan frekuensi yang tinggi, mengabarkan hampir semua aspek penting yang terkait dengan bencana ini.

Hasilnya pun patut disebut positif (terlepas dari sejumlah liputan, terutama media televisi, yang bisa dikategorikan sebagai melanggar etika jurnalistik berkaitan dengan disturbing images alias gambar-gambar yang menusuk hati) karena berhasil menggerakkan emosi bangsa untuk ikut merasakan derita para korban, lalu mengulurkan bantuan konkret guna meringankan derita itu. Liputan luas media massa ini juga berhasil mempertemukan sejumlah keluarga yang semula tercerai-berai tak berkabar. Namun, keterlibatan media massa pada fase ketiga ini bisa juga berbuntut negatif apabila dijalankan tanpa pertimbangan yang ekstra hati-hati, antara lain kecenderungan untuk menjadikan derita para korban sebagai “jualan”, entah untuk kepentingan bisnis murni atau bisa pula demi kepentingan lain, seperti keuntungan politik dan pencitraan diri.

Untuk fase kedua, kinerja media massa Indonesia masih mengecewakan. Bencana ini terjadi pada Minggu pagi, 26 Desember 2004, tetapi sebagian besar media massa Indonesia baru memperoleh informasinya dengan agak lengkap sekian jam kemudian. Memang ada sejumlah media, misalnya saja detik.com yang telah memberitakan peristiwa ini sejak pukul 08.30 di bawah judul “Gempa Berkekuatan Besar Guncang Medan”. Baru pada pukul 10.11, detik.com memberikan informasi yang menyebutkan Aceh sebagai kawasan yang terkena bencana (di bawah judul “Banjir Bandang Landa Aceh”).

Televisi Indonesia kelihatan tak sigap memberikan respons. Metro TV termasuk yang paling awal memberitakannya, tetapi itu pun terpaut cukup jauh sesudah peristiwa terjadi. Sejumlah televisi lain seperti tak begitu menaruh perhatian, dan baru sore hari bahkan malam harinya mulai agak gencar memberitakan bencana itu. Ada juga televisi yang baru memberitakannya sebagai breaking news pada pukul 22.00, sudah amat sangat terlambat dan sama sekali tak layak lagi disebut sebagai breaking news. Padahal berita ini sudah disiarkan oleh BBC dan CNN sejak menjelang tengah hari. BBC, menurut penulis, merupakan media yang terdepan memberitakan bencana ini, bahkan sudah memaparkan sejumlah data penting sebagai kelengkapan beritanya, misalnya saja data jumlah penduduk di wilayah yang terkena, juga peta yang relatif lengkap untuk memudahkan pemirsa membayangkan besaran bencana.

Keterlambatan media siaran dalam memberikan respons terhadap peristiwa-peristiwa penting, seperti bencana alam, agak sulit diterima. Dalam saat-saat genting seperti itu, hanya media siaranlah yang menjadi andalan utama masyarakat karena media cetak dan media on-line memiliki keterbatasan dari segi waktu maupun aksesibilitas.

Sosialisasi berkelanjutan
Media massa bahkan lebih abai lagi untuk urusan fase pertama, yaitu fase prabencana. Padahal, justru fase ini sangat berperan dalam menyediakan informasi-informasi dasar yang akan menjadi pegangan masyarakat saat berhadapan dengan bencana alam. Informasi yang disebarluaskan melalui media secara rutin dan berkala merupakan alat pendidikan informal bagi masyarakat tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan bencana alam, termasuk cara-cara dasar dan praktis menghadapinya. Salah satunya adalah ihwal sederhana seperti gejala menyurutnya air laut menjelang datangnya tsunami seperti disebutkan di awal tulisan ini.

Informasi yang disediakan oleh media massa ini akan menjadi semacam peringatan dini bagi masyarakat, yang mengingatkan mereka secara terus- menerus bahwa mereka berdiam di wilayah yang rentan bencana, dan harus bersiaga setiap saat untuk menghadapinya. Media massa juga bisa memfasilitasi diskusi publik mengenai kesiapan menghadapi bencana dan bagaimana cara meresponsnya.

Peran media massa sebagai alat penyebarluasan informasi yang utama menjadi sangat penting dalam penanggulangan bencana. Sejumlah pakar, di antaranya Stephen Rattien, menyebutkan bahwa komunikasi, terutama komunikasi melalui media massa, merupakan sesuatu yang sentral dalam upaya menyelamatkan banyak nyawa manusia serta juga mengurangi penderitaan dan kerugian yang besar secara ekonomi.

Dalam bencana alam yang sulit diramalkan seperti halnya tsunami, agak sulit pula bagi media massa untuk memberikan peringatan dini. Namun, jika proses sosialisasi informasi tentang tsunami ini dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat akan terus-menerus diingatkan mengenai ancaman bencana dan akan lebih sigap dalam memberikan respons. Misalnya saja, masyarakat bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki ketinggian berlebih, entah di rumah para tetangga yang bertingkat atau di daerah perbukitan, sebagai tempat yang dituju saat menyelamatkan diri.

Sayangnya, tak banyak media yang dengan sadar dan sukarela melakukan proses sosialisasi seperti ini. Untuk Indonesia, ada beberapa media cetak yang cukup rajin melakukan upaya ini, misalnya saja Kompas dan Koran Tempo, dengan menggalang informasi secara berkala dari para pakar bencana, atau lembaga-lembaga resmi yang bertanggung jawab mengurusi masalah ini. Akan tetapi, untuk radio dan televisi, upaya sosialisasi semacam ini masih jarang terdengar. Kedua jenis media ini biasanya memberitakan bencana hanya pada saat-saat bencana terjadi atau memberikan peringatan ketika bencana sudah sangat dekat di depan mata.

Sebuah studi yang dilakukan di Puerto Riko beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa keengganan sebagian besar media (terutama media siaran komersial milik swasta) melakukan sosialisasi berkelanjutan ini terkait dengan hitungan bisnis. Pihak berwenang dalam urusan bencana di negeri itu telah menyiapkan rekaman video dan audio yang berisi materi sosialisasi bencana, dan sudah dikirimkan ke sejumlah media penyiaran. Namun, pihak media menilai materi untuk keperluan sosialisasi itu tak sedramatis dibandingkan jika bencana itu benar-benar terjadi, atau dengan kata lain: tidak bisa mendatangkan uang. Media siaran tak mau menyediakan jam siar secara gratis karena itu sama artinya dengan mengurangi jam yang sebetulnya bisa dijual kepada pengiklan. Dalam kondisi seperti ini, salah satu andalan utama sumber informasi masyarakat adalah radio komunitas.

Bencana tsunami yang menyisakan derita panjang ini hendaknya dapat dijadikan titik tolak bagi media massa, khususnya media siaran, untuk meninjau ulang kebijakan pemberitaan mereka mengenai bencana alam. Sudah saatnya media massa menempatkan informasi tentang bencana alam sebagai salah satu prioritas utama sejak dari fase pra-bencana. Mungkin benar bahwa kebijakan seperti ini tidak mendatangkan keuntungan yang nyata.

Namun, ia akan berperan sebagai bagian penting dari langkah pencegahan. Sebagaimana dikatakan Sekjen PBB Kofi Annan, “Strategi pencegahan yang lebih efektif tidak hanya akan menyelamatkan biaya puluhan miliar dollar, namun juga puluhan ribu jiwa…. Membangun sebuah budaya pencegahan tidaklah mudah. Biayanya harus dibayar saat ini, padahal keuntungannya baru akan kita petik jauh di masa datang.”

Filed under: Media

Sumber: http://aryagunawan.wordpress.com/2005/01/06/media-dan-penanggulangan-bencana/